Pemilihan Bupati Pati 2011 Putaran I telah berlangsung Sabtu, 23 Juli 2011. Hasilnya pun telah diumumkan KPUD Pati kemarin, 26 Juli 2011 sebagai berikut:

Haryanto :

204.606

28,40 %

Sunarwi :

159.268

22,11 %

Sri Merditomo :

118.625

16,46 %

Slamet :

118.059

16,39 %

Kartina :

114.635

15,91 %

Susahid :

5.165

0,72 %

Total Suara Sah :

737.742

 
Suara Tidak Sah :

17.384

 

Tak ada satupun calon yang memperoleh suara minimal 30 %. Konsekuensinya, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan apabila tidak terpenuhi atau tidak ada pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencapai suara 30 persen dari jumlah suara sah, harus diadakan Pemilihan Jilid II yang mempertemukan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

Berikut ini catatan saya atas keberlangsungan pemilihan orang nomor wahid di Bumi Mina Tani 2011 Putaran I:

  • Tingginya partisipasi rakyat pemilih

Jumlah Daftar Pemilih Tetatp (DPR) Pati seluruhnya adalah 1.019.369 orang. Yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 737.742 orang atau 72,37 %. Dari jumlah yang masuk itu, 720.358 suara dinyatakan sah dan 17.384 suara tidak sah.

Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati 2006. Jumlah DPT 2006 mencapai 952.200 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak 493.083 pemilih atau 51,78 %.

  • Tampilnya Slamet Warsito sebagai Calon Bupati

Slamet Warsito adalah pengusaha real estate di Pati. Tampilnya Mamik, panggilan akrab Slamet Warsito, dalam Pemilihan Bupati 2011 merupakan yang ketiga kalinya. Ia pernah menjadi Calon Bupati pada Pemilihan Bupati tahun 2001 berpasangan dengan KH. Asmui Syadzali (saat itu Ketua PKB Pati) yang diusung oleh PKB. Pada Pemilihan Bupati tahun 2006 Slamet tampil sebagai Calon Bupati dari PKS, PBB, dan PPP, berpasangan dengan Anik Syahuri dan tahun 2011 ia tampil sebagai Calon Bupati dari Perseorangan alias non-partai.

Selama 3 kali nyalon itu, Slamet tidak pernah menang atau terpilih. Semula saya sempat kaget ketika melihat gambar Slamet di jalan-jalan. Saya kaget karena Slamet sudah pernah nyalon dua kali dan kalah, kenapa masih ingin maju. Bukankah dua kekalahan sudah cukup menjadi bukti bahwa keberadaannya sebagai calon tidak diterima masyarakat Pati? Apa motivasi sebenarnya dari pencalonannya? Kalau untuk membangun Pati, toh tidak harus menjadi bupati, bisa dengan berprofesi yang lain, asal bisa mendatangkan kemanfaatan bagi warga Pati.

Meskipun kaget, saya menghargai hak politiknya sebagai warga negara sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D Ayat (3) menyebutkan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

  • Kekalahan Wakil-Wakilnya Tasiman

Selama 2 periode menjabat Bupati Pati, Tasiman didampingi 2 wakil yang berbeda. Pada periode 2001-2006, ia didampingi Wakil Bupati Kotot Kusmanto dan periode 2006-2011 didampingi Kartina Sukowati.

Pada pemilihan 2006, Kotot Kusmanto tidak lagi berduet dengan Tasiman. Tasiman maju sebagai calon didampingi Kartina Sukowati, sedangkan Kotot Kusmanto maju sebagai calon bupati didampingi Ahmad Aryad. Hasilnya Kotot kalah.

Pada pemilihan 2011 Kartina Sukowati maju sebagai calon bupati didampingi Supeno. Hasilnya ia hanya memperoleh suara 15,91 % atau menempati urutan kelima, dan tidak layak maju ke putaran kedua.

Kekalahan Kotot Kusmanto pada 2006 tentu menyakitkan baginya, beda 180 derajat dengan saat ia menang dalam pemilihan di Gedung DPRD Pati mendampingi Tasiman. Hari Selasa sore, tanggal 24 Juli 2001, pada hari kemenangan Kotot itu saya berangkat dari Pati menuju Jakarta. Saat saya tiba di terminal Pati, saya sempat dengar ada seorang tukang becak berkata kepada temannya, sesama tukang becak, “Kowe ora ning omahe Kotot?” (Kamu tidak ke rumahnya Kotot). Dalam hati saya membatin, “Wah, rupanya kemenangan Kotot telah didengar kawan-kawannya di terminal. Dia pasti bahagia, didatangi banyak orang dan diberi ucapan selamat,” Kotot dikenal oleh orang-orang terminal karena ia adalah pengusaha transportasi bus Jawa – Sumatera.

Sayangnya, kebahagiaan Kotot tak berlangsung lama. Hanya 5 tahun. Setelah itu, ia harus kecewa dan sedih atas kekalahan yang dideritanya, apalagi kalah dari orang yang 5 tahun sebelumnya telah membuatnya bahagia (Tasiman).

Kekalahan Ina, panggilan akrab Kartina Sukowati, juga menyakitkan. Beda dengan saat ia menang 5 tahun sebelumnya. Saat menang, ia banyak didatangi orang dan diberi ucapan selamat. Ina diharapkan bisa melanjutkan karier politik kedua orang tuanya. Ayahnya adalah Sukawi Sutarip, mantan Walikota Semarang 2 periode dan ibunya adalah Endang Setyaningdiah, mantan Bupati Demak.

Sayangnya, harapan itu belum bisa dipenuhinya. Ia mesti bersabar untuk menunggu 5 tahun atau 10 tahun lagi.

  • Banyaknya suara Sunarwi

Sunarwi adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Pati dan Ketua DPRD Pati 2 periode. Ia mengumumkan pencalonannya sudah lama, sebelum calon-calon lain bermunculan. Spanduk-spanduk ukuran besar bergambarkan Sunarwi tampak di sepanjang jalan.

Pada saat KPUD Pati membuka pendaftaran calon, DPC PDI Perjuangan Pati mengajukan calon Imam Suroso – Sujoko. Pasangan itu merupakan rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Namun, dua hari sebelum masa perbaikan berkas selesai, Ketua DPC PDI Perjuangan Pati, Sunarwi, justru mengganti pasangan Imam Suroso-Sujoko dengan dirinya berpasangan dengan Tejo Pramono.

KPUD Pati ternyata lebih memilih menerima berkas pergantian calon versi Sunarwi itu. Kontan saja DPP PDI Perjuangan murka, dan langsung memecat Sunarwi dari keanggotan partai dan me-recall dari DPRD Pati. Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Pati dipegang Ketua DPD Jawa Tengah Murdoko untuk sementara.

DPP PDI Perjuangan kemudian mengeluarkan Surat Instruksi bernomor 1206/IN/DPP/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang melarang fungsionaris dan kader DPC PDI Perjuangan menggunakan hak pilih. Dalam surat yang ditandatangani Megawati Sukarnoputri dan Tjahyo Kumolo itu disebutkan alasan DPP melarang kadernya memilih Sunarwi karena PDI Perjuangan tidak mempunyai Calon Bupati dan Wakil Bupati, mengingat Sunarwi sudah diberhentikan sebagai anggota partai, dan tidak berhak menggunakan atribut partai. Selain itu, DPP PDI Perjuangan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Pemilihan telah berlangsung. Hasilnya, Sunarwi memperoleh suara 22,11 %. Ini merupakan hasil luar biasa. Tidak merupakan calon PDI Perjuangan tapi suaranya sebanyak suara PDI Perjuangan. Berarti suara DPP dan DPD tidak punya pengaruh apa-apa, atau punya pengaruh tapi tak terlalu signifikan. Kalau memang seluruh kader PDI Perjuangan menaati instruksi DPP untuk tidak memilih Sunarwi, seharusnya suara yang diperoleh mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Pati itu tidak mencapai 159.268 suara.

  • Jika Gugatan Imam Suroso Dikabulkan Pengadilan

Saat proses Pemilihan Bupati sedang berlangsung, Imam Suroso mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Sasaran gugatan adalah keabsahan Berita Acara KPU Pati Nomor 37/BA/KPU/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011. Gugatan itu berisi 4 tuntutan. Yakni, penghentian tahapan Pemelihan Bupati Pati 2011 hingga sengketa selesai, menganulir keputusan KPU yang menetapkan Sunarwi-Tedjo Pramono sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati, mengesahkan Imam Suroso-Sudjoko sebagai peserta Pemilihan Bupati Pati 2011, dan meminta KPU Pati membayar ganti rugi Rp 7,5 miliar.

Bagaimana jika nantinya gugatan itu dikabulkan dan konsekuensinya harus digelar pemilihan ulang? Hal serupa pernah terjadi di Kota Jayapura. Mahkamah Konstitusi (MK) ketika itu memutuskan KPU Kota Jayapura terbukti telah menghalang-halangi pasangan Hendrik Worumi – Pene Ifi Kogoyo untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Jayapura yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Untuk memulihkan haknya itu, MK berpendapat perlu untuk dilakukan pemilihan ulang dengan mengikutsertakan pasangan Hendrik Worumi – Pene Ifi Kogoyo, tanpa membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru.

Saya tidak mau beranda-andai (misalnya jika gugatan dikabulkan dan harus digelar pemilihan ulang). Lebih baik menikmati yang ada di depan mata, bahwa Pemilihan Bupati Putaran II akan digelar 10 September 2011, antara Haryanto dan Sunarwi.

  • Sosok Haryanto yang mengejutkan

Saya tidak kenal Haryanto. Nama dan gambarnya baru saya lihat terakhir di antara calon-calon yang lain, ketika saya pulang-pergi dari Purwodadi ke Pati. Informasi yang saya terima dari Yusuf Hasyim, Ketua MWC NU Winong Pati, bahwa Haryanto adalah calon yang diusung warga NU. Pencalonannya pun atas restu kyai-kyai Kajen.

Haryanto adalah mantan Sekretaris Daerah Pati dan diusung oleh tujuh partai, gabungan antara partai relijius dan nasionalis, yaitu PKB, PKS, PPP, Gerindra, PPI, Hanura dan PKPB.

Meskipun penampilannya sebagai Calon Bupati belakangan, namun suara perolehannya berada paling depan. Akankah ia kembali menjadi terdepan alias terpilih sebagai Bupati Pati 2011-2016? Jawabannya masih harus menunggu 10 September 2011.